Kontak Kami

Selamat berbelanja, Shopper!

Buka jam 09.00 s/d jam 20.00 , diluar jam kerja bisa telpon kita bisa bantu tetap melayani, kecuali Hari Besar Tutup
Selamat Datang di Jokotole Collection " Rumah UMKM Madura" Kunjungi wisata oleh-oleh Madura !!! JC Terimakasih atas kunjungan anda di galeri kami JOKOTOLE collection, Rumah UMKM Madura, Oleh-oleh khas Madura
Beranda » Koperasi » Anggaran Rumah Tangga

Anggaran Rumah Tangga

ANGGARAN RUMAH TANGGA
KSU SYARIAH- JC

BAB I
NAMA, WILAYAH KERJA, ALAMAT, IDENTITAS, DAN HARI KERJA

Pasal 1
1. Badan pengembangan usaha yang dimaksud dalam Anggaran Rumah Tangga ini bernama KOPERASI SERBA USAHA SYARIAH JOKOTOLE COLLECTION disingkat dengan KSU Syariah-JC
2. (a) Secara umum wilayah kerja KSU Syariah-JC di daerah Kabupaten Bangkalan
(b) Tidak tertutup kemungkinan KSU Syariah-JC juga membuka cabang, perwakilan, pusat pelayanan di luar teritorial Kabupaten Bangkalan
3. KSU Syariah-JC beralamat di:
Rumah UMKM Madura Jokotole Collectioj,
Martajesah- Bangkalan
4. KSU Syariah-JC memakai logo sebagai berikut:
Rumah (warna hijau) adalah: Rumah adalah logo Rumah UMKM Madura Jokotole Collection
(warna hijau) : warna yang berazazkan Islam
5. Jam kerja di kantor KSU Syariah-JC adalah:
Senin s/d Sabtu kecuali Jum’at: 07:30 – 15:30 (istirahat sholat Dhuhur)
Jum’at : 07:30 – 11:30
6. Penetapan hari libur nasional mengikuti ketetapan pemerintah

BAB II
LANDASAN,AZAS, DAN TUJUAN

Pasal 2
1. KSU Syariah-JC mempunyai landasan syari’ah Islam, falsafah dan Undang-Undang Dasar negara Indonesia yang berlaku, landasan operasionil Undang-undang No. 25 tahun 1992 tentang perkoperasian.
2. Azas dan tujuan sesuai dengan pasal 2 ayat 2,3, dan 4 AD KSU Syariah-JC
BAB III
PERAN, PRINSIP, DAN SISTIM

Pasal 3
1. KSU Syariah-JC berperan serta secara aktif untuk memperkokoh perekonomian anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya
2. KSU Syariah-JC melaksanakan prinsip koperasi sesuai dengan Undang-undang koperasi nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian, yaitu:
(a) Keanggotaan bersifat sukarela
(b) Pengelolaan dilakukan secara demokratis
(c) Pembagian keuntungan dilakukan secara adil sesuai dengan besarnya jasa tiap anggota
(d) Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal
(e) Kemandirian
3. Dalam operasi sehari-hari, KSU Syariah-JC memakai sistim syari’ah Islam, yaitu:
(a) Menghindarkan pemakaian sistem bunga
(b) Menerapkan sistem bagi hasil untuk semua simpan pinjam
(c) Mengeluarkan zakat dari hasil usaha

BAB IV
USAHA

Pasal 4
Untuk mencapai tujuan tersebut, maka KSU Syariah-JC melakukan usaha-usaha sebagai berikut:
1. Pemupukan modal yang berasal dari anggota
2. Memberikan pelayanan pembiayaan kepada anggota untuk tujuan peningkatan kesejahteraan anggota
3. Pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan tentang perkoperasian, BMT, manajemen, kewiraswastaan, dan lainnya untuk anggota. Kegiatan ini dapat berupa kursus, seminar, lokakarya, studi banding, dan media lainnya. Kegiatan ini dapat dilaksanakan langsung oleh KSU Syariah-JC atau melalui kerjasama dengan pihak ketiga
4. Kerjasama dengan BMT, koperasi, atau lembaga lainnya dalam peningkatan pengembangan KSU Syariah-JC
5. Kemungkinan usaha lain yang sesuai dengan azas dan tujuan KSU Syariah-JC, misalnya:
(a) Perdagangan umum
(b) Keuangan
(c) Jasa

BAB V
KEANGGOTAAN

Pasal 5
Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka
1. Yang dapat diterima menjadi anggota adalah:
(a) Perseorangan yang mempunyai kemampuan penuh untuk melakukan tindakan
hukum
(b) Mereka yang komit dengan nilai-nilai yang berlaku di KSU Syariah-JC
(b) Menyetujui isi AD dan ART serta ketentuan KSU Syariah-JC lainnya
(c) Membayar simpanan tertentu di KSU Syariah-JC
2. Anggota KSU Syariah-JC terdiri dari:
(a) Anggota penuh
(b) Anggota biasa
3. Selain anggota yang tersebut di atas, disebut sebagai nasabah
4. Anggota penuh adalah anggota yang mempunyai simpanan pokok khusus (saham), simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan mudharabah.
5. Anggota biasa adalah anggota yang mempunyai simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan mudharabah
6. Nasabah adalah yang mempunyai simpanan mudharabah

Pasal 6
Tata cara permohonan dan persetujuan keanggotaan KSU Syariah-JC adalah sebagai berikut:
1. Seorang calon anggota harus mengajukan permohonan dengan mengisi formulir anggota serta membuka rekening simpanan mudharabah sukarela
2. Keputusan terhadap permohonan menjadi anggota KSU Syariah-JC, diberitahukan langsung pada saat permohonan
3. Keanggotaan dinyatakan sah sebagai jika anggota yang bersangkutan sudah membayar jenis simpanan sesuai dengan jenis anggota yang diinginkan dan terdaftar di dalam buku induk anggota
4. Calon anggota yang telah sah diterima menjadi anggota diberi kartu tabungan yang telah ditanda tangani oleh pengelola KSU Syariah-JC
5. Khusus tambahan Anggota Penuh (Penyaham) baru harus mendapat persetujuan dari anggota yang lain dengan cara memperbarui akad anggota.

Pasal 7
1. Keanggotaan tidak dapat dipindah-tangankan kepada siapapun
2. Nasabah atau anggota yang sudah diberhentikan dari keanggotaan tidak dapat lagi diterima menjadi anggota untuk kedua kalinya kecuali ada keputusan Rapat Pengurus
3. Nasabah atau anggota yang sudah mengundurkan diri dari keanggotaan dapat diterima kembali berdasarkan keputusan Ketua pengurus ,dengan batasan tidak lebih dari tiga kali keanggotaan.

Pasal 8
1. Keanggotaan berakhir, bilamana anggota:
(a) Meninggal dunia
(b) Berhenti atas kehendak sendiri
(c) Diberhentikan oleh pengurus atau pengelola, sesuai dengan pasal 7 ayat 1 butir c AD KSU Syariah-JC

BAB VI
HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA

Pasal 9
1. Setiap anggota berhak:
(a) Sebagaimana yang tercantum di Bab VI Pasal 9 ayat 1 AD KSU Syariah-JC
(b) Memberikan saran dan pendapat untuk kemajauan BMT
(c) Mendapat sisa hasil usaha dari simpanan pokok khusus, simpanan pokok, simpanan wajib

Pasal 10
1. Setiap anggota wajib :
(a) Sebagaimana yang tercantum di Bab VI Pasal 10 ayat 1 AD KSU Syariah-JC
(b) Menjaga persatuan dan ukhuwah Islamiyah dalam pelaksanaan operasi KSU Syariah-JC

BAB VII
RAPAT ANGGOTA

Pasal 11
1. Pengurus KSU Syariah-JC wajib mengadakan rapat anggota sebagaimana yang tercantum di Bab VII Pasal 11 AD KSU Syariah-JC.
2. Undangan rapat disampaikan selambat-lambatnya tiga hari sebelum rapat dimulai.
3. Dalam keadaan istimewa, rapat anggota dapat pula diselenggarakan oleh pengurus. Rapat ini dianggap sah walau tidak memenuhi kuorum sebagaimana disebutkan dalam Bab VII Pasal 12 ayat 1 AD KSU Syariah-JC. Rapat dapat diteruskan dengan jumlah anggota yang hadir, sepanjang keputusan yang diambil berdasarkan kepentingan anggota atau untuk menyelamatkan KSU Syariah-JC.
4. Yang dimaksud keadaan istimewa adalah salah satu dari kondisi di bawah ini:
(a) Keadaan negara atau peraturan tidak memungkinkan untuk memenuhi syarat kuorum.
(b) Biaya untuk mengadakan rapat tersebut tidak mungkin ditanggung KSU Syariah-JC
(c) Keadaan kritis dimana diperlukan tindakan untuk menyelamatkan KSU Syariah-JC

Pasal 12
1. Rapat anggota sekaligus membahas:
(a) Laporan pertanggung jawaban pengurus
(b) Rencana kerja tahun berikutnya
(c) Pemilihan pengurus dan pengawas syari’ah bila diperlukan
(d) Laporan pembagian sisa hasil usaha buat anggota penuh
(e) Usulan-usulan lain
2. Rapat anggota juga mempunyai wewenang untuk:
(a) Mensahkan atau menolak laporan pertanggung jawaban pengurus
(b) Mensahkan atau menolak rencana kerja tahun berikutnya
(c) Memberhentikan atau mengganti pengurus dan pengawas
3. Setiap keputusan yang diambil dalam rapat anggota harus dituangkan dalam bentuk surat keputusan yang ditanda tangani oleh ketua dan sekretaris pengurus.

BAB VIII
PENGURUS

Pasal 13
1. Pengurus adalah anggota penuh yang ditunjuk berdasarkan musyawarah rapat anggota yang berfungsi mengawasi aktifitas pengelolaan
2. Pemilihan anggota pengurus KSU Syariah-JC dilaksanakan dalam rapat anggota
3. Yang dapat dipilih menjadi pengurus adalah:
(a) Sudah terdaftar sebagai anggota penuh
(b) Mempunyai hak memilih dan dipilih
(c) Jujur, loyal, dan memegang amanah
(d) Mempunyai pengetahuan yang cukup tentang perkoperasian syari’ah
(e) Mempunyai tanggung jawab, dan semangat yang tinggi untuk memajukan KSU Syariah-JC
(f) Mempunyai pengetahuan tentang kewirausahaan, dan keuangan
(g) Mampu berkomunikasi dengan baik
4. Pengurus yang sudah terpilih segera melaksanakan serah terima tugas dan tanggung jawab dengan pengurus lama selambat-lambatnya 15 hari setelah terpilih.

Pasal 14
1. Jika permintaan pergantian pengurus sesuai Bab VIII pasal 14 ayat 4 AD terjadi maka :
(a) Pengurus membentuk panitia pencalonan sekurang-kurangnya 30 hari sebelum rapat anggota diadakan.
(b) Panitia pencalonan terdiri dari 3 orang yang salah satunya anggota pengurus.
(c) Tugas panitia pencalonan adalah mengajukan calon-calon untuk setiap lowongan pengurus , yang perlu diisi
dengan jalan pemilihan dalam rapat anggota.
(d) Sesudah nama-nama calon diumumkan oleh panitia pencalonan,pimpinan rapat anggota meminta tambahan calon dari
anggota yang hadir dan mempunyai hak suara, kemudian pimpinan rapat mensyahkan calon.
(e) Rapat anggota melakukan pemilihan pengurus dari calon-calon yang telah disyahkan tanpa menentukan jabatan
masing-masing calon. Pemilihan dilakukan dengan pemungutan suara yang menggunakan surat suara. Hanya anggota
yang mempunyai hak suara yang dapat memilih secara bebas dan rahasia.
(f) Pencalonan terdiri dari jumlah ganjil 3-15 orang

BAB IX
JABATAN DAN TUGAS/TANGGUNG JAWAB KEPENGURUSAN

Pasal 15
Jabatan para anggota Pengurus adalah sebagai berikut :

KETUA :
(a) Menjalankan tugas-tugas memimpin rapat anggota dan rapat pengurus
(b) Ikut menanda tangani surat-surat berharga serta surat-surat lain yang bertalian dengan
penyelenggaraan keuangan KSU Syariah-JC
(c) Memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan KSU Syariah-JC
(d) Memberikan laporan berkala (tahunan) pada rapat anggota
(e) Mengangkat dan memberhentikan pengelola
(f) Mewakili KSU Syariah-JC terhadap pihak ketiga
(g) Mendelegasikan hak pengelolaan keuangan
dan / atau tugas-tugas lain menurut AD / ART BMT.

WAKIL KETUA :
(a) Membantu ketua dalam menjalankan tugasnya
(b) Menjalankan tugas-tugas ketua bila ketua tidak hadir atau berhalangan.

SEKRETARIS :
(a) Membuat serta memelihara berita acara yang asli dan lengkap dari rapat-rapat
anggota dan pengurus
(b) Bertanggungjawab atas pemberitahuan kepada anggota sebelum rapat diadakan sesuai dengan ketentuan AD / ART
(c) Menjalankan tugas-tugas yang sesuai dengan AD / ART.

ANGGOTA :
(a) Membantu Ketua, Wakil ketua, dan sekretaris dalam menjalankan tugasnya
(b) Menjalankan tugas-tugas yang sesuai dengan AD / ART.

BAB X
HAK DAN KEWAJIBAN PENGURUS

Pasal 16
1. Selain yang telah disebutkan Bab IX Pasal 15 ayat 1 AD, Pengurus berhak untuk:
(a) Mengawasi akuntansi, inventarisasi, dan administrasi organisasi meliputi tetapi tidak
terbatas pada hal-hal sebagai berikut:
• Buku daftar simpanan anggota
• Data pengurus, pengawas syari’ah, pengelola
• Pembukuan dan administrasi lainnya
• Neraca keuangan, laba-rugi, pembiayaan
b) Membuat pedoman pelaksanaan administrasi, akuntansi, peraturan KSU Syariah-JC ketentuan pelaksanaan lainnya
c) Menyelesaikan perselisihan yang timbul diantara anggota yang berhubungan dengan kegiatan KSU Syariah-JC
d) Melakukan kerjasama dengan pihak lain, baik di lingkungan KSU Syariah-JC, koperasi, atau pihak ketiga lainnya
atas dasar saling menguntungkan
e) Mengesahkan laporan keuangan KSU Syariah-JC dan selalu mendapatkan tembusan laporan keuangan BMT yang terakhir
dari Pengelola.
2. Pengurus dalam melaksanakan tugas selain yang disebut dalam Bab IX Pasal 15 ayat 2, berkewajiban:
(a) Melaksanakan kebijaksanaan Bagi Hasil pada BMT dan mengawasi pelaksanaannya
(b) Memberikan penjelasan kepada anggota supaya mengetahui tentang ketentuan dalam AD dan ART, keputusan rapat
anggota, serta peraturan lainnya
3. Selain itu Pengurus berhak dan berkewajiban menyusun dan menggariskan pola kebijakan umum BMT, bertindak atas
nama BMT dan bertanggung jawab kepada KSU Syariah-JC atas pelaksanaan kebijakan yang telah digariskan,
meliputi:
(a) Kebijakan mengenai penerimaan dan pemberhentian anggota
(b) Kebijakan mengenai penerimaan karyawan (Pengelola) dan berhak memberhentikan jika dianggap perlu
(c) Kebijakan mengenai pembagian SHU dan saran-saran yang mendasar terhadap perubahan AD / ART kepada rapat
anggota tahunan/ khusus.
(d) Kebijakan mengenai prosedur pembiayaan , jumlah maksimal pembiayaan dan jangka waktu pengembalian serta bagi
hasil simpanan.
(e) Kebijakan tentang penghapusan pembiayaan atau sisa pembiayan anggota yang tidak mungkin lagi dikembalikan.
(f) Kebijakan mengenai anggaran belanja BMT termasuk didalamnya honor / gaji yang akan diberikan kepada para
pengelola
(g) Kebijakan tentang program pendidikan dan hubungan masyarakat BMT
(h) Kebijakan-kebijakan lain yang sewaktu-waktu dikuasakan oleh rapat anggota

BAB XI
PENGAWAS SYARI’AH

Pasal 17
1. Pemilihan anggota pengawas syari’ah KSU Syariah-JC dilaksanakan dalam rapat anggota
2. Yang dapat dipilih menjadi pengawas syari’ah adalah:
(a) Mempunyai hak memilih dan dipilih
(b) Sidiq dan amanah (jujur dan dapat dipercaya)
(c) Mempunyai pengetahuan tentang bagi hasil secara syari’ah
(d) Mempunyai pengetahuan tentang hukum Islam
3. Dalam melakukan tugasnya, pengawas syari’ah berwenang untuk:
(a) Mengoreksi kebijakan yang dibuat oleh pengurus
(b) Mendapat keterangan dari pengelola tentang operasi sehari-hari
(c) Menegur/meluruskan pengelola dalam pelaksanaan operasi sehari-hari bila pelaksanaan itu dianggap telah melanggar hukum syari’ah Islam
(d) Ikut serta dalam rapat antara pengurus dengan pengelola
4. Pengawas syari’ah dapat diberhentikan atau diganti oleh rapat anggota setiap waktu bila terbukti:
(a) Melakukan tindakan yang menyimpang dari syari’ah
(b) Melakukan tindakan yang mencemarkan nama baik KSU Syariah-JC
(c) Tidak melakukan tindakan pengawasan syari’ah terhadap KSU Syariah-JC

BAB XII
PENGELOLA

Pasal 18
1. Pengangkatan pengelola dilakukan dengan melalui seleksi kualifikasi dan kompetensi serta
berahlak baik, jujur, dan amanah
2. Pengelola adalah pelaksana harian KSU Syariah-JC yang ditunjuk oleh Pengurus untuk mengelola dan mengembangkan aset-aset KSU Syariah-JC.
3. Pengelola terdiri dari : Manager, Bagian Keuangan, Bagian Administrasi merangkap Teller dan Bagian Pembiayaan
4. Penunjukan untuk penambahan bagian dan personil disesuaikan dengan kebutuhan
5. Pengelola melaksanakan semua kebijakan Pengurus dan bertanggung jawab kepada Pengurus.
6. Pengelola melaksanakan dan mengembangkan usaha KSU Syariah-JC
7. Pengelola mendapat imbalan jasa dalam bentuk gaji dan bonus yang ditentukan oleh Pengurus
8. Pengelola berkewajiban membuat laporan perbulan dan tahunan tentang neraca keuangan, neraca laba-rugi, simpanan anggota, perkembangan pembiayaan, kegiatan usaha.
9. Pengelola berkewajiban membuat dan menyimpan arsip BMT tentang semua surat menyurat, keputusan rapat, keputusan pengurus, simpanan, pembiayaan, dan lainnya yang dianggap perlu
10. Pengelola mempunyai wewenang keuangan dan kebijakan lainnya yang ditentukan oleh Pengurus

BAB XIII
SUMBER DANA DAN PEMBIAYAAN

Pasal 19
Sebagai penjelasan dari Bab XII Pasal 18 AD KSU Syariah-JC:
1. Dana sendiri:
(a) Simpanan pokok khusus atau saham minimal Rp 500.000 atau kebulatannya dengan
jumlah maksimal Rp 10.000.000 peranggota. Simpanan pokok khusus ini adalah syarat untuk menjadi anggota penuh KSU Syariah-JC. Berlaku efektif pada saat pembayaran simpanan pokok khusus
(b) Simpanan pokok sebesar Rp 50.000 yang dibayar satu kali saja. Simpanan pokok ini bersama dengan simpanan wajib adalah syarat untuk menjadi anggota biasa KSU Syariah-JC
(c) Simpanan wajib sebesar Rp 25.000 yang dibayar periodik setiap bulannya. Simpanan wajib ini bersama dengan simpanan pokok adalah syarat untuk menjadi anggota biasa KSU Syariah-JC
(d) Hibah adalah pemberian seseorang pada KSU Syariah-JC tanpa ikatan yang besarnya tidak terbatas. Hibah bisa dipergunakan sebagai modal
(e) Zakat perorangan anggota atas hasil usaha KSU Syariah-JC akan diberikan pada yang berhak menerimanya sesuai dengan syari’ah (mustahiq)
(f) Infaq, sedekah adalah titipan seseorang pada KSU Syariah-JC untuk dipakai sesuai keperluan
(g) Sisa hasil usaha yang dicadangkan adalah sisa hasil usaha yang tidak dibagikan kepada anggota dan selanjutnya masuk sebagai modal KSU Syariah-JC
2. Dana pinjaman:
(a) Simpanan Mudharabah adalah simpanan sukarela anggota pada KSU Syariah-JC
dengan mendapatkan bagi hasil. Simpanan ini dapat diambil setiap saat. Ketentuan jumlahnya
ditentukan dalam peraturan khusus tabungan.
Simpanan Mudharabah terdiri dari:
• Simpanan Mudharabah Biasa
• Simpanan Mudharabah Pendidikan
• Simpanan Mudharabah Haji
• Simpanan Mudharabah Umrah
• Simpanan Mudharabah Qurban
• Simpanan Mudharabah Idul Fitri
• Simpanan Mudharabah Walimah
• Simpanan Mudharabah Aqikah
• Simpanan Medharabah Wisata
• Simpanan Mudharabah Perumahan
(b) Investasi adalah simpanan Mudharabah berjangka yang hanya dapat diambil dalam jangka waktu tertentu dengan jasa bagi hasil ditetapkan oleh KSU Syariah-JC.
(c) Investasi khusus (Mudharabah Muqayadah) adalah simpanan Mudharabah khusus yang diikutkan pada suatu proyek tertentu. Setelah proyek itu selesai, simpanan dikembalikan disertai bagi hasil yang telah ditetapkan semula.
(d) Wadiah adahlah simpanan berupa titipan dana nasabah pada KSU Syariah-JC tanpa diberikan bagi hasil, tapi bisa diberikan bonus oleh KSU Syariah-JC yang tidak ditetapkan besarnya.
(e) Sumber lainnya yang sah dan sesuai dengan syari’ah seperti:
• Pinjaman pihak ke tiga
• Pinjaman koperasi syari’ah
• Pinjaman bank syari’ah
3. Jumlah, jangka waktu, dan ketentuan lainnya dari simpanan-simpanan pada ayat 1 dan 2 di atas diatur selengkapnya dalam peraturan khusus.

Pasal 20
1. Pembiayaan terdiri dari
(a) Pembiayaan Mudharabah, pembiayaan ini dimaksudkan adanya perjanjian usaha antara KSU Syariah-JC dengan anggota dimana seluruh dana berasal dari KSU Syariah-JC sedangkan anggota melakukan pengelolaan atas usaha. Hasil usaha ini dibagi sesuai dengan kesepakatan pada waktu aqad pembiayaan. Jika terjadi kerugian, maka KSU Syariah-JC akan menanggung kerugian dana.
(b) Pembiayaan Musyarakah, pembiayaan ini dimaksudkan perjanjian usaha antara KSU Syariah-JC dengan anggota dimana KSU Syariah-JC mengikutsertakan dananya dalam usaha tersebut. Hasil usaha ini dibagi sesuai dengan kesepatan bersama dengan mempertimbangkan proporsi modal. Jika terjadi kerugian, maka kerugian ditanggung bersama sesuai dengan proporsi modal.
(c) Pembiayaan Murabahah, pembiayaan ini dimaksudkan pemberian kredit modal kerja pada usaha produktif. KSU Syariah-JC melakukan pembelian barang sedangkan anggota /pengusaha melakukan pembayaran ditangguhkan.
(d) Pembiayaan Ba’i Bitsaman Ajil, pembiayaan ini berarti pembelian barang dengan pembayaran cicilan, bisa dikatakan kredit modal/investasi.
(e) Pembiayaan Al-Qardul Hasan, dimaksudkan pembiayaan dengan syarat ringan pada anggota dengan tidak ditentukan/dikenakan bagi hasilnya.
(f) Pembiayaan lain yang bisa dilakukan tapi tidak terbatas dengan itu, seperti:
• Al Ijarah atau sewa menyewa barang
• Al Ju’alah atau pemberian jasa
2. Jumlah, jangka waktu, dan ketentuan lainnya dari pembiayaan di atas diatur selengkapnya dalam
peraturan khusus.

Pasal 21
1. Pembiayaan akan diprioritaskan bagi anggota yang sudah menyempurnakan status keanggotaanya.
2. Pembiayaan diarahkan dengan cara bagi hasil dan diutamakan untuk tambahan modal bagi yang sudah berusaha.
3. Pembiayaan terhadap nasabah yang sifatnya non produktif tidak menjadi sasaran utama KSU Syariah-JC
4. Besarnya bagi hasil pembiayaan mengikuti syari’ah dan perhitungannya terbuka antara pengelola dan anggota.

BAB XIV
SIMPANAN ANGGOTA

Pasal 22
1. Simpanan pokok khusus, simpanan pokok dan simpanan wajib dicatat dalam kartu simpanan anggota, sedangkan simpanan Mudharabah sukarela dicatat dalam buku simpanan anggota
2. Simpanan pokok khusus minimal Rp 500.000,- harus disetor oleh setiap anggota penuh
3. Simpanan pokok sebesar Rp 50.000,- yang berupa uang pangkal dibayar sekali saja oleh anggota biasa dan anggota penuh
4. Simpanan wajib sebesar Rp 25.000 harus disetor setiap bulannya oleh setiap anggota biasa dan penuh
5. Simpanan selain dari yang tersebut diatas adalah simpanan mudharabah sukarela
6. Besarnya simpanan yang tersebut di atas bisa diubah sesuai kebutuhan dan dituangkan dalam suatu peraturan khusus dan disetujui anggota.

Pasal 23
1. KSU Syariah-JC menerima simpanan mudharabah sukarela dari anggota dengan sistim syari’ah
2. KSU Syariah-JC boleh meminjam dana dari pihak lain dengan sistim syari’ah
3. KSU Syariah-JC memberikan pembiayaan usaha kepada para anggota dengan sistim syari’ah
4. Simpanan dan pembiayaan anggota dibukukan dengan baik.

BAB XV
JANGKA WAKTU

Pasal 24
KSU Syariah-JC didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas dan hanya dapat dibubarkan oleh rapat anggota atau keputusan Pengadilan/Pemerintah.

BAB XVI
KEUNTUNGAN DAN SISA HASIL USAHA

Pasal 25
1. Besarnya persentase pembagian keuntungan untuk bonus, gaji, bagi hasil, sisa hasil usaha ditetapkan oleh rapat anggota melalui pengurus dengan tetap mempertimbangkan kepentingan anggota dan kelangsungan hidup KSU Syariah-JC
2. Bagi hasil ditetapkan 25% dari keuntungan setelah dikurangi zakat
3. Bonus 10% dari sisa hasil usaha setelah dikurangi zakat
4. Sisa hasil usaha dicadangkan ditetapkan 25% dari sisa hasil usaha setelah dikurangi zakat
5. Sisa hasil usaha untuk simpanan pokok khusus, simpanan pokok, simpanan wajib ditetapkan 40% dari sisa hasil usaha setelah dikurangi zakat
6. Persentase pembagian sisa hasil usaha dan bagi hasil ditetapkan setiap tahun oleh Rapat Anggota

Pasal 26
1. Pembagian sisa hasil usaha (SHU) kepada para anggota disebut deviden
2. SHU adalah keuntungan bersih yang diperoleh KSU Syariah-JC setiap tahunnya
3. SHU diberikan pada setiap anggota yang membayar simpanan pokok khusus, simpanan pokok, simpanan wajib secara proporsional dan bonus pengelola dan pengurus.
4. Dalam waktu satu bulan setelah pembagian SHU diumumkan pengelola akan menambah perkiraan simpanan masing-masing anggota sesuai dengan jumlah SHU yang diperolehnya.
5. BMT dapat menyisihkan sebagian dari dana pengembangan usaha untuk biaya pendidikan pengelola
6. SHU akan diberikan setiap tahun anggaran.

BAB XVII
TANGGUNGAN ANGGOTA

Pasal 27
1. Dalam hal pembubaran KSU Syariah-JC, ternyata kekayaannya tidak mencukupi untuk membayar hutangnya maka anggota KSU Syariah-JC yang masih aktif pada waktu pembubaran menanggung beban KSU Syariah-JC sebatas simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan sukarela yang dimiliki secara proporsional.
2. Inventaris yang dimiliki KSU Syariah-JC bisa dipakai untuk menutupi kerugian anggota sesuai dengan proporsi simpanannya
3. Nasabah tidak menanggung kerugian apapun terhadap kerugian yang dialami KSU Syariah-JC.
4. Anggota menanggung segala kerugian KSU Syariah-JC yang disebabkan oleh sikap, tindakan, atau tingkah laku anggota sesuai dengan hukum dan peraturan KSU Syariah-JC

BAB XVIII
SANKSI

Pasal 28
1. Setiap pelanggaran terhadap AD/ART dan ketentuan KSU Syariah-JC lainnya akan menyebabkan diterapkannya sanksi atau hukuman terhadap sipelanggar.
2. Sanksi atau hukuman yang diberikah haruslah seimbang dengan tingkat pelanggaran yang terjadi
3. Sanksi dapat dikenakan pada anggota, pengelola, pengurus, pengawas syari’ah
4. Sanksi yang diberikan bisa berupa:
• Peringatan tertulis pertama
• Perberhentian sementara 6 bulan
• Pemberhentian
• Perberhentian dengan tuntutan
5. Pelanggaran yang dilakukan harus dapat dibuktikan
6. Yang dapat memberikan hukuman adalah pengurus bersama dengan pengelola dan pengawas

BAB XIX
PERUBAHAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 29
1. Perubahan anggaran rumah tangga ini hanya dapat dilakukan oleh rapat anggota berdasarkan setidak-tidaknya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir dan mempunyai hak suara dalam rapat anggota tahunan / khusus yang diadakan untuk itu.
2. Perubahan terhadap anggaran rumah tangga dapat dibicarrakan dalam rapat anggota atas usulan pengurus atau sekurang-kurangnya 10 orang anggota penuh.
3. Jika terjadi perubahan terhadap anggaran rumah tangga ini, maka perlu dibuatkan catatan perubahan anggaran ruamah tangga dan disampaikan kepada seluruh anggota selambat-lambatnya satu bulan setelah terjadi perubahan.

BAB XX
PENUTUP

Pasal 31
1. Anggaran rumah tangga ini berlaku sejak ditetapkan oleh rapat anggota.
2. Anggaran rumah tangga ini dibuat dengan mempertimbangkan saran-saran dari anggota

Ditetapkan di: Rumah UMKM Madura Jokotole Collection
Pada tanggal : 14 NOVEMBER 2018
Kecamatan : Bangkalan
Kotamadya : Bangkalan
Propinsi : Jawa Timur

Atas nama seluruh anggota KSU Syariah-JC

Pengurus

Ketua
Wirantono Adiputra, ST.

Sekretaris
Emmy Arisanti, S.Sos.

Bagikan informasi tentang Anggaran Rumah Tangga kepada teman atau kerabat Anda.

Anggaran Rumah Tangga | Jokotole Collection

Mungkin Anda tertarik produk berikut ini:
Rp 35.000
Ready Stock / MM03
Rp 15.000
Ready Stock / MM01
Popular!
Rp 1.800.000
Ready Stock / IR85
SIDEBAR